News Law

KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) berdemonstrasi di Gedung KPK, Selasa (19/02/2019).

Massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) pun menyambangi lembaga antirasuah guna mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo supaya datang ke Papua dan segera meminta maaf kepada masyarakat adat juga kepada Gubernur Lukas Enembe atau membayar denda Rp10 triliun.

"KPK berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya, KPK harus segera minta maaf. Jika tidak, maka menerima konsekuensinya," tegas Koordinator aksi Otis Iryo, Selasa (19/2/2019).

Menurut demonstran, angka Rp10 triliun itu merupakan denda adat karena KPK diduga hendak mengkriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe. Denda adat ini kerap diterapkan masyarakat adat Papua untuk menyelesaikan sejumlah masalah di antara warga, mulai dari pencemaran nama baik, perkawinan, perebutan hak, hingga perang suku.

“Secara konstitusi denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4,” kata Otis.

Lebih lanjut, Otis menyebut KPK telah mempermalukan Gubernur Papua di mata publik, padahal Lukas Enembe merupakan salah satu Kepala Suku besar di wilayah hukum adat Papua. 

"Rakyat Papua sangat marah. Ini menyangkut harkat, martabat, dan wibawa pemimpin kami yang telah direndahkan oleh KPK," sebutnya.

Menurutnya, denda adat masih berlaku di Papua yang meliputi 5 wilayah hukum adat: Ahim Ha, Lapago, Meepago, Mamta dan Saeran.

Dalam aksinya, massa mengirimkan karangan bunga kepada KPK dengan tulisan "KPK Pilih Minta Maaf ke Rakyat Papua atau Bayar Denda 10 T ???"

Dikatakan Otis, kejadian di Borobudur 2 Februari lalu menjadi bukti tindakan penyidik KPK grusa-grusu tanpa disertai bukti permulaan yang cukup, sehingga terkesan memiliki muatan politis. KPK, kata dia, seharusnya bisa betul-betul membuktikan pemberantasan korupsi secara profesional, adil, serta tak mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu.

"Jangan-jangan ada udang di balik batu, sehingga ada aroma politis saat melakukan operasi tersebut. Kami ingatkan agar KPK tidak macam-macam. Jjangan jadi corong politik dengan melakukan pembunuhan karakter," pungkasnya.

Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Seberapa narsis dirimu?
Komisi I imbau masyarakat laporkan TNI yang tidak netral
Kubu Jokowii minta Sandiaga realistis dalam membuat program
Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Fetching news ...