Pemerintah sepeser pun belum bayar saham Freeport

REPORTED BY: Insan Praditya

Pemerintah sepeser pun belum bayar saham Freeport Tuntutan Nasionalisasi Freeport

Hingga saat ini belum ada pembayaran satu rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.

Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan. Kalau isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi. Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51% atas PT Freeport tersebut.

Realitas kondisi yang ada ini sungguh mengejutkan para Dewan di Komisi VII DPR. Karena dalam Rapat Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51% saham PT Freeport.  “Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menanggapi pertanyaan Gus Irawan terkait besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport, DIRUT Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport kepada PT Inalum adalah 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp57 triliun.

“Kalau 100% nya dari nilai value PT Freeport yaitu sekitar 7,55 miliar Dolar AS, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar Dolar AS atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport. Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.

Dikatakannya, kalau pemerintah telah masuk menjadi 51% pemegang saham di PT Freeport, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeport sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dananya kepada pemegang saham.

“Sementara value PT Freeport hanya 7,55%, tetapi PT Freeport punya kewajiban 13,59 miliar Dolar AS. Artinya yang kita beli ini adalah nilai minus,” tandasnya.

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap isu lingkungan adalah PT Freeport Indonesia. Namun sebagai pemegang saham resmi, nantinya PT Inalum akan mendukung PT Freeport Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah isu lingkungan itu.

“Kalau memang isu lingkungan tersebut tidak terselesaikan dan menyebabkan IUPK nya tidak bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM, maka tidak mungkin dilakukan pembayaran. Sebab sesuai condition presedent yang ada dalam perjanjian, salah satu isinya adalah mengharuskan diterbitkannya IUPK. Dan di dalam IUPK itu ada lampiran khusus mengenai penyelesaian isu lingkungan,” ujarnya.

Dijelaskannya, PT Inalum berusaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti izin dan kondisi-kondisi yang perlu diselesaikan hingga Desember 2018. PT Inalum juga akan memfinalisasi pendanaannya dan diharapkan pada bulan November sudah dapat diselesaikan sehingga transasksi siap untuk dilakukan pada bulan Desember.

Dituduh Megawati tak punya visi-misi, PKS: mustahil dong
Fahri Hamzah dorong pemuda keliling dunia
PKS usul kubu Prabowo-Sandi duduk bersama
PPP muktamar dukung Prabowo-Sandi
Fahri minta Prabowo tak kendor kritik Jokowi
KPK didesak periksa politisi PAN terkait percaloan anggaran daerah
Kubu Jokowi sebut tim ekonomi Prabowo lemah
Fahri Hamzah prihatin dengan kubu Prabowo
Ingin selamat, Parpol lain bisa tiru Demokrat
Kubu Jokowi: kita tak terjebak diksi kubu sebelah
Perindo nilai sosok Jokowi tak identik dengan PDIP
Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM
Ini kata Bamsoet soal humas Polri
Fahri Hamzah komentari seleksi CPNS di timur Indonesia yang rumit dan panjang
Archandra beber strategi jual blok migas Indonesia
Fetching news ...