PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS nilai ada kejanggalan pembatalan kenaikan BBM Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan ada kejanggalan dari pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh presiden Jokowi. Menurutnya, tidak ada koordinasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik dalam artian menteri menaikkan kemudian presiden menurunkan dengan berargumentasi yang aneh-aneh, harusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah," kata Hidayat saat ditemui wartawan. di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hidayat berharap diturunkannya harga Premium oleh presiden Jokowi bukan untuk pencitraan semata menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, banyak masyarakat yang menduga kebijakan presiden tersebut hanya pencitraan saja.

"Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan, pencitraan dan sebagainya. Tapi harus betul berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Hidayat mengatakan saat ini daya beli masyarakat memang tengah menurun. Oleh karena itu, Hidayat mengatakan kubu Prabowo-Sandi fokus pada isu ekonomi Indonesia di Pilpres 2019.

"Tapi sekarang diakui daya beli masyarakat turun, jadi menurut saya apakah ini yang kemudian membuat Pak Sekjen PDIP agar meminta pihak pak Prabowo tidak menggunakan isu ekonomi di dalam kompetisi atau kontestasi pilpres. Ini juga menjadi sangat jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Keputusan Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan presiden berubah dalam selang waktu 30 menit dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Klaim BPJS menggunung, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Lagi, peluru nyasar ditemukan di DPR
Rumah James Riady jadi sasaran KPK terkait suap Meikarta
Dituding kelola negara ugal-ugalan, Kubu Jokowi sebut lawan pesimistis
Pemerintah sepeser pun belum bayar saham Freeport
Denpasar kini punya kota kembaran
DPR RI berkomitmen dukung Palestina
Mengantisipasi anak lahir dengan kebutuhan khusus
Kubu Prabowo datangi KPU bahas 31 juta data siluman Kemendagri
Subsidi BBM 2018 sudah lampaui pagu
Merasa janggal, politisi Gerindra minta uji balistik penembakan DPR
Fetching news ...